Kuota Import
Beranda


Sistem Kuota Impor di Indonesia
Sistem Kuota Impor di Indonesia diatur dalam kerangka kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) melalui instrumen Persetujuan Impor (PI) dan Neraca Komoditas (NK).
Pemerintah membatasi volume atau jumlah barang fisik tertentu yang dapat diimpor dalam anggaran satu tahun untuk melindungi industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, serta memastikan substitusi impor berjalan.
1. Kuota Impor Struktur Besi & Baja (Termasuk Baja Paduan & Pipa)
Sektor besi dan baja adalah salah satu komoditas yang paling ketat pengawasannya di Indonesia (diatur melalui regulasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian).
  • Sistem Alokasi Kuota: Kuota dihitung berdasarkan kebutuhan industri (API-P untuk produsen/pabrikasi) atau alokasi komplementer/pasar (API-U untuk umum/distributor).
  • Mekanisme Penerbitan:
    1. Perusahaan mengajukan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) melalui ekosistem SINSW / INATRADE.
    2. Rekomendasi/Verifikasi teknis diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berdasarkan ketersediaan pasokan dalam negeri.
    3. Kementerian Perdagangan mengeluarkan Persetujuan Impor (PI) Besi Baja dengan kuota volume/tonase tertentu.
  • Persyaratan Wajib:
    • Laporan Surveyor (LS): Wajib dilakukan verifikasi fisik dan dokumen oleh surveyor resmi di pelabuhan muat negara asal (misalnya di China) sebelum diterbitkan LS.
    • Digitalisasi & Laporan Realisasi: Importir wajib melaporkan realisasi impor secara berkala. Jika realisasi terlambat, sistem INATRADE dapat membekukan akun dan menolak pengajuan kuota PI berikutnya secara otomatis.
2. Kuota Impor Produk Kehutanan (Kayu & Turunannya)
Produk olahan kayu dan komoditas kehutanan diatur secara terpadu antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perdagangan.
  • Fokus Komoditas: Kayu olahan, viner (veneer), triplek (kayu lapis), pulp, dan kertas.
  • Mekanisme Kuota:
    • Impor kayu dan bahan baku kehutanan umumnya diprioritaskan bagi industri manufaktur yang membutuhkan bahan baku yang belum diproduksi di dalam negeri (misalnya spesies kayu tertentu seperti Swedish Pine / Furu atau jenis kayu subtropis).
    • Pemegang izin harus memiliki sertifikasi kelestarian lingkungan dan kepatuhan sistem lacak balak (seperti legalitas kayu/SVLK).
  • Persyaratan Wajib:
    • Persetujuan Impor (PI) Produk Kehutanan.
    • Laporan Surveyor (LS) di negara muat untuk memastikan kesesuaian jenis kayu dan legalitas asal-usul bahan baku.
3. Kuota Impor Furnitur / Mebel
Furnitur impor jadi (baik berbahan kayu, logam, rotan, maupun bahan sintetis/MDF) dipecah menjadi barang jadi industri konsumsi/perdagangan.
  • Furnitur Berbahan Kayu: Wajib menyetujui regulasi Lartas Produk Kehutanan. Pemasukan perabotan kayu jadi dibatasi untuk melindungi pengrajin dan produsen mebel lokal].
  • Furnitur Berbahan Logam / Plastik / Komposit: Tunduk pada regulasi barang industri tertentu.
  • Mekanisme Kuota:
    • Importir umum (API-U) yang ingin mengimpor furnitur dalam jumlah besar wajib mengajukan kuota PI Furnitur.
    • Alokasi kuota diberikan berdasarkan Neraca Komoditas atau pertimbangan kapasitas pasar nasional.
4. Komoditas Lainnya yang Menggunakan Sistem Kuota Impor
Sektor Komoditas Cakupan Produk Instansi Pembina / Terkait Catatan Pengawasan
Bahan Berbahaya & Kimia B2, Prekursor, Bahan Perusak Ozon (BPO) Kemenperin / KLHK Kuota sangat ketat, audit gudang & jalur distribusi
Tekstil & Produk Tekstil (TPT) Kain, benang, pakaian jadi, garmen Kemenperin / Kemendag Perlindungan ketat terhadap industri TPT dalam negeri
Alat Kesehatan (Alkes) APD, peralatan medis, instrumen diagnostik Kementerian Kesehatan Wajib Izin Edar (ALKES) & Kuota PI Alkes
Pangan & Pertanian Daging, beras, gula, bawang putih, garam Kementan / Badan Pangan Nasional Ditetapkan sesuai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) tahunan
Elektronik & Alat Rumah Tangga AC, kulkas, laptop, TV, lampu LED Kemenperin / Kemendag Pengetatan kuota untuk mendorong perakitan lokal
Prosedur Umum Mengamankan Kuota Impor (PI)
[Akun Sistem INATRADE / SINSW] ──> [Pengajuan RKIB & Dokumen Vertek] │ ▼ [Penerbitan PI & Volume Kuota] <── [Verifikasi Kementerian Teknis & Kemendag]
  1. Persyaratan Pemohon: Memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U (Umum) atau API-P (Produsen) serta Hak Akses Kepabeanan.
  2. Pengajuan Elektronik: Mengajukan permohonan melalui portal SINSW dengan melampirkan rencana impor tahunan dan dokumen legalitas pendukung.
  3. Penerbitan Persetujuan Impor (PI): Setelah disetujui, dokumen PI akan mencantumkan pos tarif (Kode HS), jumlah kuota (ton/unit/CBM), pelabuhan tujuan, dan masa berlaku.
  4. Verifikasi Teknis & Pelaporan: Melakukan pemeriksaan melalui Laporan Surveyor (LS) sebelum berangkat, dan mengunggah Laporan Realisasi Impor secara berkala setelah barang keluar dari pelabuhan.